JAKARTA – Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mengalami defisit sebesar Rp 54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
“Posisi defisit APBN tercatat Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujarnya.
Defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara tercatat Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target tahunan (tumbuh 9,5 persen year on year).
Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari target (tumbuh 25,7 persen year on year).
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak Rp 116,2 triliun (tumbuh 30,7 persen), kepabeanan dan cukai Rp 22,6 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 33,9 triliun.
Adapun belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat Rp 131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 95,3 triliun.
Defisit keseimbangan primer tercatat Rp 4,2 triliun. Pemerintah menyatakan APBN tetap dirancang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan pendukung program prioritas nasional.
Pengamat fiskal sebelumnya juga menyebut defisit awal tahun lazim terjadi karena pola akselerasi belanja di awal tahun anggaran. Namun, perkembangan realisasi kuartal berikutnya tetap akan menjadi indikator penting bagi kesinambungan fiskal.(red)