LAMONGAN – Dugaan ketidaktransparanan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi perhatian warga Dusun Balongrejo, Desa Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui bahwa kartu bantuan sosial sebenarnya dapat digunakan langsung oleh penerima manfaat tanpa perantara.
Informasi tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat setelah muncul dugaan adanya oknum perangkat desa yang memegang sekaligus mencairkan bantuan milik warga.
Beberapa warga penerima manfaat mengaku selama ini hanya menerima bantuan dalam bentuk uang tunai tanpa mengetahui secara pasti nominal maupun proses pencairannya.
“Selama ini kartu dibawa dan diuruskan perangkat desa, kami hanya menerima uang yang diberikan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (21/5/2026).
Menurut warga, mereka sebelumnya mengira mekanisme tersebut merupakan prosedur resmi agar bantuan tetap dapat dicairkan.
Namun setelah mengetahui bahwa kartu ATM bantuan seharusnya bisa digunakan sendiri oleh penerima manfaat, masyarakat mulai mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan sosial di wilayah mereka.
Saat dikonfirmasi awak media, oknum kepala dusun yang disebut warga memberikan penjelasan bahwa pengumpulan kartu dilakukan untuk membantu masyarakat dalam proses pencairan bantuan.
Meski demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan berbagai pertanyaan baru di tengah masyarakat terkait mekanisme pengelolaan bantuan sosial tersebut.
Warga berharap pemerintah desa, dinas sosial, maupun pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran serta tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat juga meminta adanya pendampingan dan edukasi kepada penerima manfaat agar memahami hak serta prosedur pencairan bantuan sosial secara mandiri.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan warga dan hasil konfirmasi awal di lapangan. Hingga berita diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari instansi terkait mengenai dugaan penyimpangan tersebut. Seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.