BOJONEGORO – Proyek pembangunan jalan desa di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp700 juta kini menjadi perhatian masyarakat.
Meski proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan, sejumlah warga mulai mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan. Sorotan muncul setelah masyarakat menemukan beberapa bagian jalan yang dinilai tidak menunjukkan kualitas sebagaimana yang diharapkan dari proyek bernilai ratusan juta rupiah.
Dari hasil pengamatan warga di lapangan, permukaan jalan pada sejumlah titik terlihat mengalami perubahan kondisi lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, campuran material yang tampak di permukaan juga memunculkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
"Kami tidak menuduh siapa pun. Yang kami minta hanya satu, lakukan pemeriksaan teknis secara terbuka agar masyarakat tahu kualitas pekerjaan yang sebenarnya," ungkap salah seorang warga.
Warga menilai proyek yang dibiayai menggunakan uang negara harus mampu memberikan kualitas yang sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Terlebih jalan tersebut merupakan akses penting yang digunakan masyarakat setiap hari untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, dan mobilitas warga.
Munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat mendorong desakan agar instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung. Warga meminta Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, APIP, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Aparat Penegak Hukum melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Menurut warga, pengawasan tidak boleh berhenti pada dokumen administrasi semata. Pengujian teknis terhadap ketebalan konstruksi, kepadatan material, serta mutu pekerjaan dinilai perlu dilakukan agar hasilnya dapat diketahui secara objektif dan transparan.
"Kalau pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, tentu hasil pemeriksaan akan menjadi jawaban terbaik bagi masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, harus segera diperbaiki agar tidak merugikan kepentingan publik," ujar warga lainnya.
Sorotan terhadap proyek ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. Warga berharap setiap pembangunan yang bersumber dari dana negara benar-benar dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan kualitas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Talok, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pelaksana pekerjaan, maupun instansi terkait masih diupayakan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(Red)