SUMENEP – Dugaan masih beredarnya minuman beralkohol di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Isu tersebut memunculkan diskusi publik mengenai efektivitas pengawasan serta langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Sekretaris LBH Wiraraja Sumenep, Noor Ifansyah, menilai persoalan peredaran minuman keras tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, keberadaan minuman beralkohol yang tidak terkontrol berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari gangguan ketertiban umum hingga tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman beralkohol. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten.
Selain itu, Noor Ifansyah juga mendorong dilakukannya evaluasi dan audit terhadap legalitas operasional tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep. Menurutnya, pemeriksaan administrasi dan kepatuhan terhadap perizinan perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian perizinan, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan yang konsisten akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, sejumlah tokoh masyarakat berharap upaya pencegahan dapat lebih diutamakan guna melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol.
Masyarakat juga berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan lokasi maupun aktivitas yang disebut dalam berbagai laporan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
(Redaksi)